Pemanasan global bukan lagi sebatas istilah teknis dalam laporan ilmiah para pakar, tapi sudah jadi bagian dari realitas hidup kita saat ini.

IPCC (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim) mengonfirmasi hal itu. Badan ilmuwan bentukan PBB ini menyatakan dalam Laporan Sintesis 2023 bahwa suhu rata-rata bumi terus merangkak naik. Ini terjadi karena lapisan gas rumah kaca di atmosfer kian menebal dan menahan makin banyak energi panas.

Dalam kondisi normal, bumi menyerap sebagian panas matahari dan memantulkan sebagian lainnya dalam bentuk energi panas (radiasi inframerah) ke luar angkasa. Proses alami yang konstan ini membuat suhu permukaan bumi relatif stabil dan aman.

Namun, sejak masa pra-industri (1850–1900), jumlah gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, metana, dan dinitrogen monoksida, mulai meningkat drastis di atmosfer. Sejak masa itu, lapisan gas rumah kaca yang mengelilingi bumi menebal dari waktu ke waktu.

Akibat penebalan ini, sebagian besar energi panas yang dipancarkan permukaan bumi tertahan di atmosfer, alih-alih terbuang ke luar angkasa. Makin tebal lapisan gas rumah kaca, makin banyak energi panas yang tertahan. Gas rumah kaca lalu memancarkan kembali energi panas ini ke permukaan bumi. Proses ini menyebabkan peningkatan suhu bumi.

Penebalan lapisan gas rumah kaca terjadi akibat aktivitas manusia. Hal ini ditegaskan lebih dari 97% ilmuwan iklim di dunia. Dan, dari semua aktivitas yang menyebabkan penebalan ini, pembakaran energi fosil (minyak, gas, batubara) menjadi penyebab utama. Pembakaran untuk keperluan industri, transportasi, rumah tangga, dan lain-lain itu menghasilkan karbon dioksida, penyumbang 50–60% dari total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan aktivitas manusia.

Dampak pemanasan global kini terjadi di banyak tempat: cuaca ekstrem yang kian sering, gelombang panas yang memicu kebakaran luas, banjir besar yang menghancurkan infrastruktur vital, kekeringan panjang yang menimbulkan krisis pangan, naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kutub, serta ancaman kepunahan bagi sejumlah spesies tumbuhan dan hewan. Berbagai dampak ini akan memburuk seiring meningkatnya suhu bumi.

Pemanasan global juga memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Masyarakat dengan sumber daya terbatas menjadi kelompok yang paling rentan terhadap risiko bencana iklim, seperti kekeringan dan kenaikan permukaan air laut. Mereka dipaksa meninggalkan kampung halaman dan menjadi migran iklim. Fenomena eksodus iklim ini diperkirakan meningkat tajam di masa depan.

Untuk mengatasi pemanasan global, harus dilakukan pemangkasan drastis emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida yang menjadi kontributor utama. Oleh karena itu, perlu peralihan segera dari energi fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sumber energi bersih lainnya. Pajak karbon dan investasi masif di bidang EBT, seperti energi surya dan angin, merupakan strategi kunci untuk mempercepat peralihan energi.

Peralihan energi tentu bukan perkara mudah. Terdapat beragam hambatan, baik teknis, ekonomis, maupun politis - hambatan politis terutama datang dari negara produsen dan industri energi fosil yang berupaya melanggengkan status quo. Namun, komunitas ilmuwan mengingatkan bahwa makin lama kita menunda peralihan energi, makin besar biaya sosial, ekonomi, dan ekologis yang akan kita tanggung.

Karena itu, apapun hambatannya, peralihan energi secara agresif mesti diupayakan. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah nasional yang tegas serta kerja sama internasional yang solid. Dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama yang kuat untuk mengatasi ancaman berskala global ini.

Selain upaya global dan nasional, kontribusi individual juga tidak kalah penting. Langkah konkrit setiap individu, misalnya dengan menghemat pemakaian listrik atau menggunakan transportasi ramah lingkungan, tentu membantu mengurangi emisi karbon dan memperlambat laju pemanasan global.

Akhirnya, perang melawan pemanasan bumi membutuhkan aksi nyata, bukan sekadar gagasan atau rencana. Tanpa aksi nyata hari ini pada tingkat global, nasional, dan individual, kita akan mewariskan bumi yang panas dan sarat bencana, sebuah planet yang tak layak huni kepada generasi anak dan cucu.

Mendiang Paus Fransiskus dikenal sebagai pecinta kemanusiaan. Ia penyayang anak-anak yang amat tulus. Ia mengecup dan memberkati anak-anak, selalu, dalam setiap kesempatan.

Sama seperti Yesus yang menyayangi anak-anak, Paus Fransiskus pun begitu. Ia membiarkan mereka datang, memberkati mereka. "Biarkan anak-anak datang kepada-Ku."

Salah satu yang amat berkesan adalah ketika Paus Fransiskus menjawab surat seorang anak laki-laki. William Morkin namanya. Ia anak SD St. Fransiskus Xaverius, La Grange, Illinois, AS yang dikelola para Yesuit.

William mengajukan pertanyaan kecil, polos, khas anak-anak, tetapi mendapat jawaban dan perhatian yang besar dari Paus Fransiskus. "Paus Fransiskus yang terkasih, jika engkau dapat melakukan satu mukjizat, apa yang akan kau lakukan?"

"Saya akan menyembuhkan anak-anak. Saya tak pernah memahami mengapa anak-anak mesti menderita. Itu misteri bagi saya. Saya tidak punya penjelasan untuk itu. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, dan saya mendoakan pertanyaanmu."

"Mengapa anak-anak harus menderita? Hati kecil saya bertanya-tanya. Yesus menangis, dan dengan menangis, Ia memahami tragedi yang kita alami. Saya berusaha untuk memahaminya juga. Ya, jika saya dapat melakukan mukjizat, saya akan menyembuhkan setiap anak," tulis Paus Fransiskus di dalam buku berjudul “Dear Pope Francis: The Pope Answer Letters from Children Around the World”.

Sulit membayangkan bagaimana anak-anak harus kabur bersama orang tua mereka keluar dari tanah kelahiran, menerjang lautan dengan sampan, menjadi imigran di tanah asing. Nasib tak tentu. Menjadi persona non grata di tanah orang. Hidup mereka tergantung pada keputusan politik para pemimpin negara.

Paus Fransiskus mendorong para pemimpin agar memandang mereka sebagai manusia.

“Pertemuan dengan yang lain juga merupakan pertemuan dengan Kristus. Dia mengatakan kepada kita bahwa Dia sendiri yang mengetuk pintu hati kita melalui rasa lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, terpenjara, yang meminta untuk bertemu dan dibantu, meminta untuk dapat dibebaskan," kata Paus Fransiskus mengenang 7 tahun kunjungannya ke Lampedusa, Italia.

Paus Fransiskus mengecam para pemimpin politik yang melihat dan mengategorikan para pengungsi dalam angka belaka. Anonim. Padahal, mereka adalah manusia, unik, tak terdefinisikan oleh keputusan politik, dan bukan sarana melainkan tujuan pada dirinya sendiri.

"Berhentilah menganggap kapal karam sebagai berita belaka, kematian di laut sebagai angka baru. Mereka orang yang punya nama, cerita, dan derita," ujar Paus Fransiskus.

Paus Fransiskus, di jam-jam terakhir menjelang ajal menjemput, masih menaruh perhatian pada Gaza, ladang pembantaian, yang menghancurkan masa depan anak-anak.

"Saya mohon sekali lagi, untuk segera diwujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza, pembebasan sandera, dan akses terhadap bantuan kemanusisaan," pesan Paus Fransiskus yang dibacakan Kepala Liturgi Kepausan Uskup Agung Diego Ravelli.

Ia selalu menelepon Pastor George Anton, kepala Paroki Keluarga Kudus di Gaza. Menanyakan kabar mereka, apakah makanan masih ada, apakah ada persediaan air bersih, apakah ada yang terluka, dan seterusnya. Tindakan kasih yang nyata, penuh perhatian, seperti kasih seorang bapak kepada anaknya.

Paus Fransiskus adalah man of action. Dia adalah pribadi yang walk the talk. Hidupnya diwakafkan untuk kebaikan bersama, membangun solidaritas antarmanusia lintas agama dan lintas budaya, melampaui sejarah kelam dan pertentangan di masa lalu untuk masa kini di sini (hic et nunc) yang lebih baik.

Ensiklik yang ditulisnya, terutama Laudato Si dan Fratelli Tutti, berisi ajaran praktis yang lahir dari pengalaman konkret tentang manusia dan ekologi. Apa yang ditulisnya, itulah yang dihayatinya. Tulisannya adalah anak rohani dari pengalaman hidupnya.

Paus mendorong kita untuk mempraktekkan agathosyne (bahasa Yunani) atau benevolentia (bahasa Latin) sebagai etika dasar dalam hidup bersama (Fratelli Tutti 112).

Agathosyne berarti keterikatan pada yang baik, pencarian akan yang baik. Terlebih lagi, ini berarti menyediakan apa yang paling berharga, yang terbaik bagi orang lain: pendewasaan mereka, pertumbuhan mereka dalam kehidupan yang sehat, yang berlandaskan nilai-nilai, dan bukan hanya kesejahteraan materi.

Benevolentia, yaitu sikap menginginkan kebaikan bagi orang lain. Inilah suatu dambaan kuat akan kebaikan, kecenderungan terhadap semua yang baik dan sangat baik, yang mendorong kita untuk melimpahi kehidupan orang lain dengan hal-hal yang indah, luhur, dan membangun.

Keterikatan pada yang baik serentak menginginkan kebaikan bagi yang lain adalah salah satu pokok penting dalam ensiklik Fratelli Tutti yang menubuh dalam kisah "Orang Samaria yang baik hati" (Fratelli Tutti 56-86). Orang Samaria yang baik hati itu melampaui semua sekat: sejarah, budaya, politik, ideologi dan hanya mengusung martabat manusia sebagai satu-satunya "mata uang" yang menjadi alat tukar dalam relasi dengan yang lain.

Di mata Paus Fransiskus, Orang Samaria tidak sekadar memandang orang asing sebagai sesama, tetapi menempatkan dirinya sendiri sebagai sesama. Dengan menjadi sesama bagi yang lain, kita dituntut untuk "dekat dan hadir, mengatasi segala hambatan budaya dan sejarah" untuk berjuang dengan terlibat di antara dan bersama mereka yang malang dan tertindas itu.

"Oleh karena itu, saya tidak lagi mengatakan bahwa saya mempunyai "sesama" yang harus dibantu, tetapi saya merasa terpanggil untuk menjadi sesama bagi orang lain" (Fratelli Tutti 81).

Hidup Paus Fransiskus, jika boleh disimpulkan, adalah kisah tentang menjadi "sesama" yang menghidupkan yang lain. Kendati itu tidak gampang, Paus Fransiskus telah memberi teladan. Harapan itu terus ada dan tumbuh, semoga mekar dan harum semerbak di dalam dunia ini.

Dalam audiensi khusus dengan Paus Fransiskus, William mengajukan pertanyaannya yang kedua. "Apakah sulit menjadi seorang Paus?" Jawab Paus, "Itu sulit dan mudah, sama seperti hidup kebanyakan orang."

Masa kepausan Fransiskus yang berlangsung 12 tahun 1 bulan 1 minggu bukan hal yang mudah. Akan tetapi, Paus Fransiskus membuatnya menjadi (terlihat) mudah dan membuat banyak orang Katolik bangga menjadi Katolik!

Semper in cordibus nostris, Santo subito!

Paus Fransiskus merilis tahun 2025 sebagai tahun Yubileum dengan tema Peregrinantes in Spem (peziarah pengharapan). Pada prinsipnya, orang yang memiliki harapan, menurut Paus Fransiskus, adalah mereka yang senantiasa optimis terhadap masa depan, mereka yang “tidak bermain aman” pada pilihan-pilihan sulit yang menyangkut manusia dan hajat hidup orang banyak.

Selama masa kepausannya, Paus Fransiskus memperlihatkan korelasi yang kuat antara hidup dan pernyataannya: apa yang diucapkan, itu yang dijalaninya atau apa yang dihidupinya, itu yang diucapkannya. Salah satu yang paling menggema adalah kritik-kritiknya terhadap kerusakan ekologis yang disebabkan oleh keserakahan dan kesewenang-wenangan manusia.

Kritik atas kerusakan ekologis

Paus Fransiskus barangkali menjadi pemimpin agama yang paling getol bersuara tentang kerusakan ekologis serentak mengajak dunia untuk memalingkan wajah sejenak kepada ibu bumi yang sedang sekarat ini. Paus kelahiran Argentina ini membedakan antara alam dengan ciptaan; bahwa makna ciptaan lebih luas dari pada kata “alam” karena ada hubungannya dengan rencana kasih Allah kepada manusia (Martin Harun OFM: 2024).

“Alam biasanya dimengerti sebagai sistem yang dapat dipelajari, dipahami, dan dikelola, sedangkan ciptaan hanya dapat dipahami sebagai anugerah dari tangan terbuka Bapa kita semua sebagai kenyataan yang disinari kasih yang memanggil kita bersama-sama ke dalam suatu persekutuan universal” (Laudato Si’ 27).

Kesadaran kita sebagai bagian dari semesta ciptaan ini membuat kita semua terpanggil untuk bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Maka, alam ciptaan pertama-tama tidak diperuntukan hanya bagi segelintir orang untuk kepentingan pribadi, tetapi dipahami sebagai “anugerah” Allah yang diperuntukan bagi kita semua tanpa kecuali.

Namun, keserakahan atas nama primat egoisme (Andre Atawolo OFM: 2024) membuat ciptaan terluka (wounded world) dan bumi menjadi begitu ringkih (vulnerable world) karena dieksploitasi secara membabi buta atas nama pembangunan dan kesejahteraan yang semu.

Paus Fransiskus melihat, ibu bumi yang terluka ini menempatkan manusia dalam suatu krisis ekologis. Krisis ekologis yang disebabkan oleh manusia ini pada gilirannya akan berbalik menyerang manusia. Ada banyak kisah tentang bencana alam yang disebabkan oleh keserakahan manusia. Krisis ekologis ini, menurut Paus Fransiskus, disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

Pertama, wajah ganda kemajuan teknologi. “Teknologi menempatkan kita di persimpangan jalan”: di satu sisi teknologi itu menakjubkan dan membantu manusia mengatasi aneka persoalan kehidupan, tetapi di lain pihak mengantar manusia ke ambang kehancuran.

Kedua, paradigma teknokratis yang menjadikan campur tangan manusia secara berlebihan dan membabi buta sedemikian rupa sehingga mengintervensi proses-proses alamiah atas nama kepentingan ekonomi yang mengutamakan kecepatan dan jumlah produksi.

Ketiga, modernitas yang menempatkan manusia sebagai pusat refleksi (antroposentrisme) pada gilirannya meminggirkan alam dan menjadikan alam sebagai objek untuk dieksploitasi. Hubungan antara manusia dengan alam tak lebih dari sekedar relasi subyek-obyek di mana yang terakhir hadir sejauh untuk dieksploitasi.

Kesemuanya ini tidak saja menjadikan alam ciptaan sebagai objek eksploitasi untuk kepentingan satu dua orang semata-mata, tetapi sekaligus menempatkan orang lain, terutama orang miskin, langsung pada kerugian yang paling besar. Paus Fransiskus secara tegas menyebut orang miskin menjadi korban yang utama dari ketimpangan global akibat keserakahan manusia ini. Kata Paus Fransiskus:

“Sesungguhnya kerusakan lingkungan dan kemerosotan masyarakat lebih memengaruhi mereka yang paling lemah di bumi: baik pengalaman hidup sehari-hari maupun penelitian ilmiah menunjukkan bahwa dampak terburuk dari semua serangan terhadap lingkungan diderita oleh kaum miskin. Sebagai contoh, menipisnya cadangan ikan terutama merugikan masyarakat nelayan kecil yang tanpa sarana untuk mengganti sumber daya tersebut;

Pencemaran air terutama berdampak pada orang-orang miskin yang tidak dapat membeli air minum kemasan, dan naiknya permukaan laut terutama berakibat bagi orang-orang pesisir miskin yang tidak punya tempat lain untuk pindah. Dampak ketidakseimbangan saat ini juga tampak dari kematian dini banyak orang miskin, dari konflik-konflik yang dipicu oleh kurangnya sumber daya, dan dari banyak masalah lain yang tidak mendapat cukup perhatian dalam agenda global” (LS 48).

Salah satu alasan mengapa orang miskin menjadi korban dari kebijakan yang timpang ini adalah karena akses mereka terhadap kebijakan dan sumber daya alam itu terbatas dan tidak diberi tempat dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan yang penting menyangkut nasib dan hajat hidup mereka sendiri.

Dan, yang paling parah adalah masalah-masalah nyata yang mereka hadapi seringkali dianggap sebagai sekedar “lampiran, tambahan atau sampingan, jika tidak dianggap sebagai kerugian sampingan” (LS 49). Persoalan ekologis, kerusakan lingkungan akibat kesewenang-wenangan dan maraknya globalisasi ketidakpedulian satu pihak, menyebabkan kerugian sekaligus pada lingkungan itu sendiri dan orang miskin; kesenjangan sosial semakin menganga lebar tak terjembatani.

Oleh karena itu, Paus Fransiskus menawarkan agar kita semakin peka terhadap persoalan nyata ini dengan suatu “ekologi manusia” yang menekankan pada aspek relasional antara hidup manusia sendiri dengan hukum moral yang tertulis pada kodrat kita, hubungan yang diperlukan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih bermartabat (LS 155).

Itu artinya hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dihina, tidak boleh dimanipulasi dengan segala macam kebijakan yang menghamba pada pemilik modal. Singkatnya, manusia adalah tujuan pada dirinya sendiri dan dengan demikian tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk tujuan lain di luar dirinya sendiri.

Sikap hormat terhadap martabat manusia ini setali tiga uang dengan kesejahteraan umum (LS 156, 157, 158). Kesejahteraan umum menurut Paus Fransiskus adalah “keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri.”

Guru besar filsafat dan etika STF Driyarkara Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno merumuskan kesejahteraan sosial secara negatif dan positif yang menegaskan bahwa kesejahteraan seseorang bukanlah sesuatu yang ditentukan secara dogmatis atau ideologis ataupun secara pragmatis, melainkan terletak dalam perasaan individu yang bersangkutan.

Secara negatif manusia disebut sejahtera apabila ia bebas dari perasaan lapar dan dari kemiskinan, dari kecemasan akan hari esok, bebas dari perasaan takut, dari penindasan, apabila ia tidak merasa diperlakukan dengan tidak adil.

Secara positif manusia dapat disebut sejahtera apabila ia merasa aman, tenteram, selamat, apabila ia dapat hidup sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilainya sendiri, apabila ia merasa bebas untuk mewujudkan kehidupan individual dan sosialnya sesuai dengan aspirasi-aspirasi serta dengan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. Apabila kemampuan dan kreativitasnya, meskipun terbatas, bisa dikembangkannya, apabila ia merasa tenang dan bebas.

Dalam terang ini, baik negara maupun pemilik modal, bukanlah penentu atau pihak yang berhak menentukan kapan seseorang sejahtera, tetapi dia sendiri yang berhak untuk menyatakan situasinya tersebut.

Saya kira ada banyak sekali kecemasan dan ketidaktenteraman, masih banyak sekali eksploitasi yang menimpa begitu banyak orang, ada begitu banyak perasaan tidak adil akibat dari eksploitasi struktur-struktur ekonomis yang semuanya itu menempatkan orang miskin pada posisi yang sama sekali tidak enak. Situasi manusia ini memanggil semua orang yang berkehendak baik untuk membangun solidaritas bersama dan pilihan untuk berjalan bersama dengan mereka yang tertindas.

Untuk bisa merasakan penderitaan yang ada di sekitar kita, kita tidak perlu belajar tinggi-tinggi, tidak perlu harus studi banding ke luar negeri, tetapi hanya—meminjam kata-kata Paus Fransiskus sendiri—perlu melihat realitas di sekitar kita untuk memahami bahwa pilihan ini sekarang menjadi tuntutan etis mendasar untuk mewujudkan kesejahteraan umum secara efektif.

Etika tanggung jawab untuk menjamin masa depan

Kerusakan ekologis merupakan sumbangan dari pemikiran modern yang melihat alam sebagai objek untuk dieksploitasi. Kemajuan teknologi di satu sisi dianggap sebagai keuntungan karena mempermudah kerja-kerja manusia, tetapi pada sisi yang lain justru membawa bencana bagi alam serentak bagi manusia yang menghuni alam.

Menurut filosof Hans Jonas, teknologi yang dikembangkan untuk menguasai alam tidak dapat lagi dikuasai oleh manusia dan dengan demikian melampaui kemampuan paham tangggung jawab etika tradisional yang hanya memperhatikan akibat tindakan manusia dalam situasi hic et nunc (Norbert Jegalus: 2021; Florido Atu & Loran Oke: 2025).

Ketidakmampuan manusia menguasai teknologi pada gilirannya akan mengantar dunia kita kepada situasi apokaliptik di mana penggunaan teknologi yang tadinya dianggap mempermudah kerja-kerja manusia justru mendatangkan malapetaka.

Menurut Jonas, manusia mesti dapat mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang dapat membahayakan dirinya dan alam yang daripadanya ia hidup. Antisipasi itu mesti didasarkan pada suatu “heuristika ketakutan” yang memaksa manusia untuk membayangkan segala kemungkinan terburuk dari tindakannya mengeploitasi alam yang pada gilirannya mengancam eksistensinya dan alam itu sendiri. Dari ketakutan ini, muncul dua kewajiban yang menuntut kita untuk:

Pertama, mengimajinasi akibat-akibat jangka panjang dinamika peradaban teknologis saat ini. Misalnya, kita bayangkan saja kalau panas bumi (geotermal) di Sokoria atau Mataloko dieksploitasi secara masif dan meluas sedemikian sehingga pada suatu waktu nanti, tahun 2100 sebut saja begitu, dua wilayah itu hancur dan hilang dari peta Flores. Masyarakat desa terpaksa pindah dari kampung yang sudah dihuninya sejak leluhur di masa lampau dan dengan demikian terputuslah hubungan mereka dengan tanah adat, kebudayaan, dan sejarahnya.

Kedua, membangun perasaan yang sesuai dengan apa yang kita bayangkan itu untuk menjadi suatu tanggung jawab yang diwujudnyatakan dalam tindakan praktis. Maka, Jonas merumuskan maksim yang menjadi imperatif tanggung jawab:

“Bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat-akibat tindakanmu dapat diperdamaikan dengan kelestarian kehidupan manusia sejati di bumi, atau secara negatif: bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat-akibat tindakanmu tidak merusak kemungkinan-kemungkinan kehidupan manusiawi sejati mendatang, atau secara sederhana: jangan membahayakan kondisi-kondisi kelanjutan tanpa akhir umat manusia di bumi ini, atau lagi secara positif: masukkan dalam pilihanmu sekarang keutuhan manusia mendatang sebagai bagian dari tujuan kehendakmu" (Magnis-Suseno: 2006).

Rumusan imperatif tanggung jawab Jonas ini masuk akal karena kita tidak bisa tahu dengan pasti tentang apa yang bakal terjadi di masa depan, tetapi kita dapat mengantisipasi segala hal ikhwal yang membelum serentak selalu menjelang ini dengan tindakan yang terukur dan bertanggungjawab.

Imajinasi menjadi penting, terutama imajinasi tentang semua kemungkinan terburuk yang boleh jadi akan menghantam kita. Kecenderungan kuat dalam diri manusia modern untuk merusak alam sebetulnya sedang mengantar kita dengan cepat berada dalam situasi bunuh diri ekologis atau ecology suicide (Budi Widianarko: 2009) situasi di mana bumi menjadi tidak ramah untuk dihuni oleh kita saat ini dan generasi mendatang.

Menjadi peziarah pengharapan: Stop bermain aman!

Dalam homilinya pada misa malam Natal dan pembukaan Porta Sancta tahun Yubileum 2025, Paus Fransiskus menegaskan tentang makna pengharapan dalam hubungannya dengan multidimensi kehidupan manusia. Pengharapan bagi Paus Fransiskus bukan sebuah sikap pasif, diam, dan memilih untuk “bermain aman” di hadapan pilihan-pilihan sulit, tetapi suatu gerakan aktif untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil.

“Pengharapan adalah panggilan untuk tidak menunda, tertahan oleh kebiasaan lama kita, atau berkubang dalam keadaan biasa-biasa saja atau kemalasan. Pengharapan memanggil kita—sebagaimana dikatakan Santo Agustinus—untuk terganggu dengan hal-hal yang salah dan menemukan keberanian untuk mengubahnya. Pengharapan memanggil kita untuk menjadi peziarah yang mengupayakan kebenaran, pemimpi yang tidak pernah lelah, manusia yang terbuka untuk ditantang oleh impian Allah, yaitu sebuah dunia baru di mana kedamaian dan keadilan berkuasa.”

Tugas kita sebagai peziarah pengharapan di dunia ini, pertama-tama dan paling utama, menurut Paus Fransiskus, adalah keberanian untuk melawan ketidakadilan yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan. Orang yang berpengharapan adalah mereka yang berani mengambil risiko-risiko atas pilihan-pilihan yang sulit.

Pengharapan bukan milik orang-orang hipokrit yang menggunakan logika teknokratis untuk membangun atas nama kesejahteraan rakyat tetapi pada saat yang sama justru menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat, menjarah dan merampok kekayaan alam milik masyarakat lokal, serta secara dingin mengorbankan orang-orang miskin untuk tujuan mengakumulasi modal.

“Pengharapan” kata Paus Fransiskus, “tidak sesuai dengan sikap acuh tak acuh orang-orang yang menolak untuk menentang kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan dengan mengorbankan orang miskin.” Kita mesti membunyikan lonceng perlawanan terhadap kerusakan ekologis mulai dari dalam diri kita masing-masing sedemikian hingga menjadi suatu gerakan bersama yang meluas.

Di Flores lonceng “perlawanan”, secara khusus di wilayah administratif Keuskupan Agung Ende, sudah dibunyikan oleh Uskup Budi Kleden, SVD. Lonceng ini memanggil segenap orang yang berkendak baik untuk turut berjuang bersama melawan sikap ugal-ugalan negara-korporasi yang meminggirkan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka, akses mereka terhadap air bersih dan sumber-sumber makanan untuk kehidupan mereka.

Kita tidak sekedar dipanggil untuk melawan karena ada ketidakadilan saat ini saja, tetapi kita memikul tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam agar generasi mendatang tidak merasakan dampak negatif akibat keserakahan yang kita warisi. Ada tanggung jawab besar di pundak kita saat ini, bahwa kita berhutang budi bukan pada masa lalu, tetapi pada masa depan.

Kesadaran akan masa depan itu membuat kita dapat meminimalisir dan mencegah setiap kemungkinan terburuk dari tindakan kita. Hidup, seperti kata Camus, adalah menunda kematian. Maka, penundaan tersebut kita pakai sekurang-kurangnya, untuk memperbaiki dan mencegah agar ibu bumi kita ini tidak menderita terlalu sakit.

Filosofi peziarah adalah kesadaran bahwa kita yang hidup di dalam dunia ini adalah orang yang bertamu sebentar saja dan ketika tiba waktunya kita semua akan kembali ke tempat asal. Sikap yang tepat sebagai seorang peziarah adalah tahu diri. Jika hidup di dunia ini adalah bertamu, maka jelas dunia ini ada tuan rumahnya.

Siapa sang pemilik rumah itu? Pemilik rumah kita ini adalah generasi yang datang dari masa depan. Mereka belum tiba, tetapi akan tiba pada waktunya. Tanggung jawab kita adalah memastikan rumah mereka ini tidak rusak. Sumus exules, vivendi quam auditores (Kita semua adalah pengungsi, hidup hanyalah untuk mendengar).

Di tengah perayaan Natal 2024, Uskup Keuskupan Agung Ende Mgr. Paulus Budi Kleden, SVD menyampaikan sebuah sikap yang tegas: menolak proyek geotermal di wilayah keuskupannya. Penolakan tersebut dilandaskan pada amatan dan analisis sosio-ekologis yang terjadi di masyarakat yang terpapar semburan panas bumi tersebut.

“Saya telah mendengar kesaksian dari sejumlah orang di Sokoria dan Mataloko, serta berdiskusi dengan imam-imam di wilayah ini. Berdasarkan hal itu, saya menentukan sikap untuk menolak proyek geotermal di beberapa titik yang telah diidentifikasi di ketiga kevikepan kita…,” terang Uskup Budi Kleden.

Sikap tegas Uskup Budi Kleden ini menyatakan satu hal penting: Gereja lokal yang dipimpinnya tidak absen dari problem sosial yang dihadapi masyarakat yang notabene adalah umatnya juga. Sikap tegas itu serentak memperlihatkan pilihan moral politik yang berpihak kepada kaum lemah dan terpinggirkan (preferential option for the poor) yang merupakan saripati Ajaran Sosial Gereja.

Sentire cum mundo

Selama ini kita, terutama warga Gereja, sering dianjurkan untuk serasa-sepemahaman dengan Bunda Gereja (sentire cum Ecclesia). Kita dituntut untuk sebisa mungkin hidup sesuai dengan ajaran dan anjuran Gereja, setia kepada magisterium dan tradisi Gereja di seluruh bidang kehidupan.

Melalui pernyataan sikap yang menolak geotermal tersebut, Uskup Budi Kleden hendak mengajak kita semua, hierarki maupun umat, untuk turut merasakan-memahami problem sosial yang tengah dialami oleh umat manusia (sentire cum mundo). Merasakan serentak menuntut tanggung jawab kita untuk ikut ambil bagian di dalamnya untuk memberdayakan dan membebaskan.

Uskup Budi Kleden memperlihatkan kepada kita bahwa sebagai gembala ia telah menentukan sikap yang semestinya, yaitu berada bersama dengan para dombanya, mereka yang sedang menderita, mereka yang suaranya dibungkam oleh aliansi pengusaha-penguasa.

Di samping itu, sikap Uskup Budi Kleden itu hendak mengantisipasi kritik tajam yang menghantam Gereja akibat mentalitas borjuis kaum klerus, yang menyumbang pada dekadensi moral dalam tubuh Bunda Gereja.

“Bahaya tengah mengancam Gereja, ketika para gembala mencaplok gaya hidup kaum elit, di mana orang miskin adalah korbannya. Sejarah Gereja telah mencatat berulang kali, kemerosotan dalam Gereja terjadi ketika para pemimpinnya memburu harta, dan bukan mengupayakan dengan susah payah demi keselamatan jiwa-jiwa gembalaan mereka” (Eddy Kristiyanto: 2008).

Uskup Budi Kleden adalah gembala yang berbau domba, ia mengenal domba-dombanya dan kepada mereka ia senantiasa memihak. Ini adalah suatu pilihan moral yang jelas, tidak abu-abu, yang berasal dari suatu ungkapan iman yang hidup dan berdampak. Baginya, melihat dan memihak mereka yang menjadi korban dari proyek panas bumi yang merusak ekologi itu adalah suatu ciri khas dari sikap seorang Kristiani yang jujur dan bajik yang tidak bisa lain kecuali turut menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan kaum tertindas itu.

“Seorang Kristen yang merasa menjunjung tinggi cinta kasih sebagai kebajikan tertinggi, tetapi tidak bertindak apapun di hadapan kekerasan politik dan pelanggaran HAM terhadap sesama warga negara de facto telah melanggar cinta kasih yang dimuliakannya” (Ignas Kleden: 2008).

Oleh karena itu, menyuarakan setiap bentuk pelanggaran martabat manusia tidak saja merupakan sikap jujur, tetapi juga suatu tanggung jawab moral seorang Kristiani sebagai pribadi yang didorong oleh cinta kasih di dalam hidup bermasyarakat.

Compassio sebagai landasan keberpihakan

Keberpihakan Uskup Budi Kleden terhadap para korban proyek panas bumi yang merusak ekologi dan ekosistem hidup masyarakat Sokoria dan Mataloko itu merupakan suatu compassio. Compassio di sini bukan sebuah perasaan iba yang muncul dari fakultas emosional manusia, tetapi sebuah “kewajiban untuk terbuka dan menangkap penderitaan orang lain, sebuah gerakan aktif terhadap apa yang sedang diderita orang lain” (Budi Kleden: 2013a).

Melalui compassio, kita tidak sekadar melihat penderitaan orang lain sebagai cermin untuk menatap pengalaman negatif yang pernah kita alami di masa silam, tetapi melahirkan suatu tanggung jawab untuk berempati terhadap mereka yang sedang menderita.

Empati itu tidak berhenti pada diri kita yang tengah menyaksikan pengalaman negatif tertentu, tetapi menggerakkan kita untuk berani masuk dan terlibat bersama para korban dalam perjuangan mereka untuk keluar dari belitan penderitaan tersebut. Persis di sinilah standing position Uskup Budi Kleden.

Ia hadir di tengah para penduduk desa yang meratapi kehancuran pelan-pelan desa mereka akibat proyek geotermal yang bablas. Tidak sekedar hadir, ia turut menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka, menjadi penyambung lidah mereka yang nyaris tak bisa bersuara (voice of the voiceless) di hadapan para stakeholders.

Di sini jelas dengan sendirinya bahwa Uskup Budi Kleden tidak sedang berebut kekuasaan politik atau mencari celah untuk masuk ke dalam palung politik praktis. Tetapi, dengan terlibat aktif ia ikut mengawasi penyelenggaraan kekuasaan itu karena kekuasaan politik selalu menyangkut nasib, kepentingan, dan keselamatan orang banyak, menyangkut kebaikan bersama (bonum commune).

“Suatu agama barulah memenuhi tanggung jawabanya kalau agama itu—atas cara yang dibenarkan untuk dirinya—melibatkan diri di dalam dunia dan secara khusus mengambil sikap terhadap kejadian-kejadian di dalam dunia” (Ignas Kleden: 2008).

Dengan lain perkataan, masalah sosial yang melilit umat manusia, kemiskinan, atau lebih tepatnya pemiskinan secara struktural, mesti menjadi landasan keberadaan Gereja dan basis dari teologi ketika merefleksikan dirinya secara kritis (James Nickoloff: 1993). Dengan menjadikan problem sosial sebagai landasan refleksi teologis, akan tampak solidaritas yang memicu keterlibatan Gereja di dalam pergumulan sosial tersebut.

“Solidaritas,” demikian Budi Kleden, “adalah bagian dari ciri Gereja, karena dia berada di dalam dunia. Solidaritas merupakan ungkapan bahwa Gereja ada di tengah dunia, dipengaruhi oleh dunia, dan turut mempengaruhi dunia. Gereja memasang pundaknya untuk turut memikul tanggung jawab bagi dunia serentak ikut menjadi korban dari konspirasi kekuasaan dunia” (Budi Kleden: 2013b).

Sikap Uskup Budi Kleden ini memperlihatkan dengan jelas kelindan antara seorang teolog yang belajar teologi dengan problem sosial sebagai locus berteologi. Basis teologi tidak lain adalah antropologi dengan segala keruwetan dan kemungkinannya. Keduanya adalah lembaga yang bersifat otonom, atas dasar yang berbeda, tetapi melayani panggilan yang pribadi dan sosial orang yang sama (Eddy Kristiyanto: 2008).

Uskup Budi Kleden dengan demikian memperlihatkan Gereja yang terlibat dan bertanggung jawab atas persoalan sosial yang terjadi di wilayah kegembalaannya. Tanggung jawab itu serentak memperlihatkan Gereja bukanlah Gereja yang berwatak borjuis, tetapi Gereja yang mesianis, Gereja yang menyelamatkan dan membebaskan.

Agama, dan dengan demikian agamawan, tidak bisa tidak harus masuk ke dalam persoalan sosial yang terjadi dan menyumbang pada ketidakadilan. Agamawan mesti menjadi katalisator bagi perubahan yang membebaskan para korban.

“Jika agama tetap adem ayem dan tenang-tenang saja di hadapan praktik-praktik ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi, kemiskinan, dan proses pembusukan masyarakat, berarti agama itu sedang menggali kubur untuk dirinya sendiri dan sama sekali tidak relevan untuk kehidupan. Semua agamawan sadar bahwa Allah itu politis…manusia perlu bersikap politis. Tegasnya, bersikap politis merupakan sakramen, yakni tanda dan sarana yang mengantar orang pada pembebasan dan penyelamatan” (Eddy Kristiyanto: 2008).

Dimensi kenabian dalam kata dan tindakan

Keberpihakan Uskup Budi Kleden di pihak para korban adalah suatu sikap tepat yang menempatkan Gereja di rel yang seharusnya. Gereja tidak (boleh) netral di hadapan kebathilan dan kesewenang-wenangan, tidak membisu di hadapan ketidakadilan, tidak keluh di hadapan kebobrokan moral politik. Di hadapan gejala sosial yang tidak menguntungkan si miskin, para pemimpin Gereja mesti menjadi alter Christus yang pro terhadap mereka yang paling membutuhkan.

Para imam diharapkan menjadi nabi—yang bersuara tentang masa datang sembari menyingkapkan kebobrokan hari ini—yang “membongkar penindasan terselubung atau mengeritik peraturan yang mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu” [Budi Kleden: 2025].

Seorang imam mesti membawa serta di dalam dirinya suara kritis dan tindakan kenabian. Melalui suara kritis seseorang dituntut untuk berani menantang status quo-isme yang melanggengkan ketidakadilan yang berdampak pada kehancuran tatanan masyarakat. Sementara itu, tindakan kenabian adalah suatu keberanian untuk mendemonstrasikan kuasa Allah di dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui sikap tegasnya yang menolak proyek panas bumi yang destruktif terhadap lingkungan dan manusia itu, Uskup Budi Kleden tidak saja telah menghadirkan suara kritis Gereja dan tindakan kenabian di hadapan kebathilan, tetapi serentak mengajak kita untuk turut serta merasakan penderitaan para korban dan tergerak hatinya untuk bangkit melawan dengan keberanian dan kreativitas sekaligus bertindak out of the box untuk mengambil inisiatif-inisiatif baru.

Hanya ada satu kata: lawan!

Penggalan puisi almarhum Widji Tukul ini barangkali tepat untuk menyimpulkan peristiwa getir yang dialami oleh masyarakat tertindas yang sumber hidup dan hak-haknya dirampas atas nama pembangunan. Lawan adalah hal terakhir yang bisa kita lakukan, bukan karena kita memilih untuk melakukannya, tetapi tidak ada lagi pilihan sama sekali.

Filsuf cum sastrawan Albert Camus melukiskan secara ringkas situasi perlawanan yang tidak bisa kita hindari, tetapi justru di dalamnya kita memantapkan diri sebagai manusia, sebagai penghuni bumi ini: “meski perang ini sangat keji, kita tidak boleh menempatkan diri di luarnya” (Setyo Wibowo: 2011). Untuk mempertahankan hidup, tidak ada pilihan lain selain terlibat aktif di dalam “perang” mempertahankan diri dan dunia tempat kita hidup.

Dalam konteks ini, perlawanan yang dimaksudkan adalah hubungan konfliktual antara masyarakat sebagai korban dengan negara dan korporasi. Resistensi (perlawanan) mencirikan dinamika hubungan antara negara, korporasi, dan komunitas lokal; perlawanan rakyat sendiri mengandung “kepercayaan” sosial bahwa kekuatan perubahan ada di tangan rakyat (Max Regus: 2011).

Dinamika segitiga negara-korporasi-rakyat sudah selalu menempatkan rakyat selaku pemilik aset sebagai korban yang tereksploitasi sementara dua pihak yang disebut pertama (negara dan korporasi) mendapatkan keuntungan. Di beberapa tempat, di Amerika Latin misalnya, koalisi negara-korporasi menggandeng agama (Gereja) dalam melanggengkan kekuasaan untuk menindas dan memasung rakyat.

Bayangkan situasi kaum tertindas ini: di dunia dijepit oleh kekuatan ekonomi dan moncong senapan, sementara kemungkinan masuk surga juga dihambat dari mimbar khotbah. Ini ironi memang, pemilik tanah ulayat tidak mendapatkan keuntungan ekonomis, sosial dan budaya yang menunjang keberlangsungan hidup mereka sementara korporasi menjadi begitu amat kaya dari upaya mengeruk alam milik masyarakat.

Max Regus (sekarang menjadi Uskup Keuskupan Labuan Bajo), dalam penelitiannya di wilayah tambang Manggarai, menemukan ada lima sebab utama yang menjadi motor perlawanan masyarakat terhadap negara dan korporasi.

Pertama, dominasi. Dominasi berhubungan dengan terciptanya kapasitas (kekuatan) yang melampaui elemen lain yang bisa berarti kekuatan dan implementasi tanpa kontrol. Perkawinan nyaris sempurna antara regulasi (penguasa) dan modal (pengusaha) menjadi kekuatan yang mendominasi masyarakat sebagai pemilik aset dan di hadapan kekuatan itu rakyat menjadi tidak berdaya. Dengan kekuatan tersebut, kekayaan sumber daya alam mengalir tanpa henti ke luar, ke kantong-kantong pemodal itu.

Kedua, marginalisasi. Dominasi dan marginalisasi itu searah-setujuan dalam rangka mengokohkan posisi negara dan korporasi. Masyarakat lokal dipaksa untuk menerima kehadiran korporasi melalui regulasi yang dibikin-bikin. Marginalisasi sendiri dimaksudkan untuk menciptakan relasi yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal dengan tujuan agar masyarakat lokal tidak mampu membangun kekuatan yang setara dengan kekuatan yang dimiliki negara dan korporasi.

Bentuk paling awal marginalisasi yang ditemukan oleh Max Regus adalah upaya negara dan korporasi dengan memutus dan menutup akses bagi masyarakat lokal ke dalam rangkaian informasi tentang tambang. Ketiadaan akses terhadap informasi membuat bisnis tambang jadi urusan eksklusif negara dan korporasi. Pemutusan akses informasi ini membuat masyarakat menjadi kaum tak bersuara (the voiceless).

Ketiga, degradasi ekologi. Salah satu isu penting yang belakangan disadari betul kerusakannya adalah soal krisis ekologi. Pembangunan dan ekologi ibarat dua sisi mata uang yang sama, tetapi dalam kenyataannya atas nama pembangunan segalanya menjadi boleh, termasuk merusak lingkungan.

Keempat, degradasi sosial-budaya. Berbicara mengenai masyarakat lokal atau masyarakat adat, maka dengan sendirinya berkelindan juga soal-soal seperti lingkungan alam sebagai locus sumber kehidupan dan juga aspek sosial budaya. Masyarakat lokal dalam mengelola alam untuk kehidupannya dibatasi oleh prinsip-prinsip etis yang terkandung di dalam kebudayaan lokal setempat.

Hubungan antarindividu di dalam kebudayaan dengan alam itu membentuk harmoni kosmik. Maka, tindakan menghancurkan salah satu aspek dari manusia, alam, dan budaya sama dengan menghancurkan tatanan masyarakat lokal. Dalam terang ini, tambang tidak saja merusak ekologi tempat manusia hidup dan membentuk kebudayaannya, tetapi sekaligus menghancurkan seluruh tatanan kosmik masyarakat lokal setempat.

Kelima, kemiskinan. Industri tambang itu erat hubungannya dengan akumulasi modal korporasi serentak pembesaran volume kemiskinan pada masyarakat lokal. Akumulasi modal dan kemiskinan itu adalah ironi pembangunan yang kapitalistik, lahir dari rahim yang sama tetapi tidak pernah satu ranjang dalam perkembangannya.

Ketika ada yang mengatakan bahwa tujuan pembangunan yang berwatak kapitalistik ini adalah sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bisa dipastikan bahwa dia sedang berbohong. Lebih mudah mempercayai seorang PSK yang mengatakan dirinya masih virgin ketimbang korporasi yang menyatakan bahwa ia berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, berhadapan dengan dominasi dan marginalisasi dari kekuasaan dan korporasi yang menimbulkan degradasi ekologis, sosial, dan budaya, yang berujung pada semakin dalam jurang kemiskinan antara masyarakat lokal pemilik aset dengan pemodal, tidak ada yang bisa dilakukan selain melawan habis-habisan.

Sikap tegas Uskup Budi Kleden mesti dibaca dari sudut pandang ini. Gereja melalui gembalanya melakukan suatu “interupsi” dan “intervensi” terhadap dominasi penguasa-pengusaha yang menindas dan memasung masyarakat atas nama pembangunan.

Setiap tahun utusan berbagai negara bertemu dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB. Konferensi ini populer dengan nama COP, singkatan dari Conference of The Parties atau Konferensi Para Pihak. Yang dimaksud "Para Pihak" adalah 197 negara penanda tangan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) adalah sebuah perjanjian internasional yang disepakati dalam KTT Bumi di Brasil tahun 1992. Perjanjian ini menjadi landasan bagi kerja sama global untuk memerangi perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca serta memitigasi berbagai dampaknya.

Adapun COP adalah sebuah badan yang ditetapkan dalam UNFCCC. Setiap tahun badan pengambil keputusan tertinggi UNFCCC ini menghimpun para pihak untuk merundingkan kebijakan dan langkah bersama dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan memitigasi berbagai dampak perubahan iklim.

COP sudah berlangsung 29 kali. COP pertama (COP1) digelar tahun 1995 di Berlin, Jerman. Konferensi ini selanjutnya diadakan setiap tahun, kecuali tahun 2020 akibat pandemi Covid 19. COP29 digelar bulan November 2024 di Baku, Azerbaijan.

Tonggak penting

Sepanjang riwayatnya COP telah mencatat sejumlah tonggak penting dalam upaya global memerangi perubahan iklim. Dua di antaranya dan yang selalu disebut adalah Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Dalam hal tertentu Konsensus UEA (Uni Emirat Arab) termasuk satu tonggak penting juga.

Protokol Kyoto disepakati dalam COP3 di Kyoto, Jepang tahun 1997. Perjanjian ini menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (karbon dioksida, metana, nitrous oksida) bagi negara-negara industri maju. Sebanyak 37 negara diharuskan mengurangi emisi kolektif mereka sebesar 5% di bawah tingkat emisi kolektif tahun 1990.

Protokol Kyoto adalah kesepakatan COP pertama yang mewajibkan pengurangan emisi kepada para pihak, dalam hal ini negara-negara penghasil utama emisi gas rumah kaca. Dengan itu, Protokol Kyoto menetapkan satu langkah penting bagi aksi iklim global selanjutnya, membuka jalan bagi perjanjian lain yang lebih ambisius di kemudian hari, seperti Perjanjian Paris.

Pada tahun 2015 Perjanjian Paris disepakati dalam COP21 di Paris, Perancis. Perjanjian ini menetapkan ambang batas kenaikan suhu rata-rata bumi, yaitu 1,5°C di atas suhu rata-rata selama masa praindustri (1850 s.d. 1900). Pada masa sebelum pemakaian bahan bakar fosil berskala besar sekaligus masa awal pengukuran suhu global yang bisa diandalkan itu bumi bersuhu rata-rata 13,5°C.

Ambang batas 1,5°C krusial bagi kelangsungan bumi yang layak huni. Jika ambang batas itu dilampaui, bencana makin kerap terjadi dengan intensitas dan dampak yang makin sulit dihadapi. Di antaranya gelombang panas ekstrim yang memicu kebakaran, kekeringan panjang yang mengakibatkan krisis pangan, naiknya permukaan laut (akibat mencairnya es di kutub) yang memaksa banyak orang bermigrasi.

Agar suhu rata-rata bumi tidak melampaui ambang batas 1,5°C, semua pihak dalam Perjanjian Paris wajib mengurangi emisi. Tapi, berbeda dari Protokol Kyoto, yang menetapkan target pengurangan emisi bagi sejumlah negara/pihak, Perjanjian Paris memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan sendiri target pengurangan emisi sesuai kondisi dan sumber daya nasional masing-masing.

Target pengurangan emisi diperbarui setiap lima tahun. Target pertama yang diserahkan tahun 2015 dalam COP21 di Paris diperbarui tahun 2020. Target tahun 2020 diperbarui lagi tahun 2025. Begitu seterusnya. Dalam pembaruan lima tahunan itu setiap negara wajib menetapkan target yang lebih ambisius.

Konsensus UEA yang ditetapkan dalam COP28 tahun 2023 di Dubai dianggap satu tonggak penting juga. Sebab, untuk pertama kali setelah 28 tahun, COP mengakui secara eksplisit bahan bakar fosil, yaitu minyak, gas, dan batu bara, sebagai penyebab utama perubahan iklim. Pengakuan itu penting karena menjadi prasyarat berhasilnya upaya memerangi perubahan iklim.

Meski begitu, mengherankan bahwa COP memerlukan waktu tiga dasawarsa untuk mengakui bahan bakar fosil sebagai biang masalah. Padahal, kalangan ilmuwan sudah menyatakan itu dalam berapa dekade terakhir. Para ilmuwan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), sebuah badan bentukan PBB, menyampaikan hal itu dalam berbagai Assessment Report (Laporan Penilaian) mereka sejak 1990.

Gerak lamban

Meski mencatat sejumlah tonggak penting, di mata sebagian kalangan, COP lamban menyikapi perubahan iklim, gagal mengambil langkah drastis untuk menekan emisi gas rumah kaca. Penilaian itu sulit dibantah. COP memang cenderung berjalan ketimbang berlari untuk mencegah petaka iklim.

Makanya, tahun demi tahun hajatan ini digelar, emisi gas rumah kaca global tak kunjung berkurang, malah terus meningkat. Emisi karbon dioksida (CO2) dari bahan bakar fosil khususnya meningkat secara konstan setiap tahun. Peningkatan tahunannya mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023 lalu.

Salah satu sebab kelambanan COP adalah keengganan berlangkah negara-negara penghasil bahan bakar fosil, semisal Arab Saudi, Rusia, atau Iran. Delegasi dari negara-negara tersebut menghadiri COP dengan pamrih sempit untuk mempertahankan status quo, untuk menghambat keputusan meninggalkan bahan bakar fosil.

Penghambat gerak COP itu didukung pelobi dari korporasi energi fosil, semisal Chevron, British Petrolium, atau Shell, yang membanjiri COP setiap tahun. Dalam COP29 di Azerbaijan, misalnya, jumlah pelobi energi fosil mencapai 1.700-an orang, melampaui gabungan delegasi dari 10 negara paling rentan terhadap krisis iklim. Kawanan pelobi ini diberi akses untuk ikut berdiskusi dan memengaruhi perundingan dalam COP.

Proses pengambilan keputusan di COP sendiri memberi ruang kepada pihak berpamrih sempit itu untuk melemahkan keputusan. Di forum ini keputusan diambil dengan konsensus (kesepakatan bulat), tidak dengan voting (penghitungan suara). Karena itu, agar konsensus tercapai, pihak yang ingin berlangkah cepat, mayoritas sekalipun, mesti berkompromi dengan pihak yang ingin berjalan di tempat.

Yang terjadi dalam COP26 tahun 2021 di Glasgow, Skotlandia adalah satu contohnya. Usulan untuk mengakhiri penggunaan batu bara, bahan bakar fosil paling kotor itu, masuk dalam rancangan keputusan dan mendapat dukungan luas. Tapi, pada menit-menit terakhir India dan Cina mengajukan keberatan. Proses yang hampir usai pun terhenti. Negosiasi harus dilakukan lagi.

Kehendak mayoritas untuk menghapus penggunaan batu bara, langkah progresif untuk menekan emisi, batal karena keberatan dua negara. Sebagai kompromi, opsi phase out (penghapusan bertahap) diganti dengan phase down (pengurangan bertahap). Phase down batu bara pun menjadi keputusan akhir.

Hal serupa terjadi dalam COP28 di UEA. Penghapusan bertahap bahan bakar fosil yang didorong 127 negara ditentang berapa negara produsen minyak. Proses negosiasi berujung kompromi, yakni transition away (peralihan) dari bahan bakar fosil. Mulanya penghapusan bertahap, sebuah langkah yang tegas dan agresif; akhirnya peralihan, sebuah langkah yang tidak tegas, tanpa lini masa pula.

Terkait langkah peralihan itu, kesepakatan akhir COP28 (Konsensus UEA) merumuskan: "menyerukan para pihak untuk berkontribusi pada... peralihan dari bahan bakar fosil dalam sistem energi”. Dalam pedoman UNFCCC, kata “menyerukan” adalah opsi terlemah untuk menyampaikan ketentuan kepada para pihak. Sifatnya menyarankan. Bisa diikuti, bisa tidak. Selain itu, kata "berkontribusi" tidak diterangkan lebih lanjut. Tidak dirinci apa saja yang terhitung sebagai kontribusi.

Implikasinya, para pihak tidak wajib mengambil langkah tertentu sebagai kontribusi terhadap agenda peralihan dari bahan bakar fosil. Masing-masing pihak bebas menentukan langkah sendiri. Langkah yang diputuskan sendiri itu belum tentu efektif, bisa jadi tidak sejalan dengan tujuan bersama yang sudah ditetapkan.

Rumusan dalam Konsensus UEA itu adalah produk negosiasi alot dan kompromi yang menguntungkan kekuatan pro status quo energi fosil. Tidak mengherankan bahwa negara produsen bahan bakar fosil seperti Arab Saudi, pejabat OPEC, dan eksekutif perusahaan minyak kompak menerima dan mendukung Konsensus UEA.

Reformasi COP

Dalam Laporan Penilaian tahun 2023, IPCC (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim) memperkirakan, suhu rata-rata bumi melewati ambang batas 1,5°C pada paruh pertama 2030-an dan mencapai 3,3°C hingga 5,7°C sebelum peralihan abad ini. Perkiraan itu didasari kajian komprehensif atas perubahan iklim yang dilakukan ilmuwan IPCC sejak 2015.

Perkiraan IPCC menyampaikan peringatan bahwa target Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata bumi pada titik aman 1,5°C makin sulit dipenuhi, bahwa petaka iklim ada di depan mata. Hal itu disebabkan terus meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer, terutama dari pembakaran minyak, gas, dan batu bara.

Meski demikian, menurut IPCC, laju pemanasan bumi masih mungkin dibatasi pada 1,5°C. Syaratnya adalah pemangkasan emisi gas rumah kaca di atmosfer sebesar 45% mulai 2030 dan 60% mulai 2035, dibandingkan dengan level emisi 2019. Dan selanjutnya, mulai 2050-an tidak ada lagi penambahan emisi di atmosfer (emisi nol bersih).

Untuk itu, pengurangan emisi secara drastis, terutama yang berasal dari pembakaran minyak, gas, dan batu bara, harus segera dilakukan. Peralihan dalam skala masif dari energi fosil ke energi bersih tidak bisa ditunda lagi.

Agenda krusial itu membutuhkan COP. Konferensi inilah satu-satunya wadah internasional di mana hampir semua negara bertemu untuk menyepakati langkah bersama menyikapi perubahan iklim. COP memfasilitasi partisipasi global yang niscaya diperlukan untuk mengurangi emisi secara drastis dan segera.

Tapi, nyatanya COP gagal mendorong aksi iklim dengan kecepatan dan skala yang dapat menahan laju pemanasan bumi. Terus meningkatnya emisi dan petaka iklim di depan mata sebagaimana diperkirakan IPCC adalah buah dari kegagalan COP, hajatan tahunan yang sudah berjalan tiga dasawarsa.

COP penting, tapi tak bertaring. Karena itu, reformasi menjadi pilihan dan sudah jamak diserukan. Para penyeru datang dari aneka latar belakang. Termasuk di antaranya mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, mantan Sekretaris Eksekutif UNFCCC Christiana Figueres, ilmuwan lingkungan Johan Rockstrom, dan mantan Wakil Presiden AS sekaligus penerima hadiah Nobel Al Gore.

Ada sejumlah langkah reformasi yang diajukan. Antara lain, penetapan kriteria yang ketat dalam pemilihan tuan rumah COP untuk mengeksklusi negara penghambat phase out energi fosil. Pelaksanaan COP28 di UEA dan COP29 di Azerbaijan melatarbelakangi proposal ini. Dua negara pengekspor minyak itu memanfaatkan hajatan COP untuk mengadakan kesepakatan bisnis di bidang energi fosil.

Selanjutnya, penguatan representasi ilmuwan, masyarakat adat, dan masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim serta pengetatan kontrol terhadap partisipasi industri energi fosil dalam COP. Langkah ini penting untuk mengatasi ketidakseimbangan representasi, untuk memastikan bahwa perspektif kelompok-kelompok ini didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Lalu, penyederhanaan COP menjadi pertemuan yang lebih kecil dan acap, yang berfokus pada aksi dan berorientasi solusi. Dalam pertemuan ini para pihak melaporkan kemajuan yang dicapai dan siap mengemban tanggung jawab yang dituntut kondisi terkini perubahan iklim. Langkah penyederhanaan ini hendak mengakselerasi aksi, memungkinkan adaptasi sewaktu-waktu.

Pengambilan keputusan dengan voting termasuk langkah reformasi yang mengemuka. Metode voting diajukan mengingat kelemahan dari metode konsensus (persetujuan bulat) yang berlaku saat ini: penolakan satu negara saja membatalkan aspirasi mayoritas negara. Penerapan voting bertujuan untuk memastikan, proposal kebijakan iklim yang ambisius dan didukung banyak negara tidak gagal jadi keputusan hanya karena keberatan satu atau segelintir negara pendukung status quo energi fosil.

Apakah seruan reformasi COP diterima para pemangku kepentingan, terutama negara-negara peserta COP? Jawabannya masih akan kita lihat. Tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ada kemungkinan resistensi dari kekuatan pro status quo energi fosil.

Apapun tanggapan terhadap seruan reformasi itu, yang pasti bahwa reformasi COP akan menentukan masa depan planet bumi. Gagal mereformasi COP berarti melanjutkan kegagalan COP dalam mengatasi laju cepat peningkatan suhu rata-rata bumi. Dengan begitu, mengutip Sekjen PBB Antonio Guterres, "kita sedang berada di jalan raya menuju neraka iklim dan kaki kita menginjak pedal gas".

Menjelang pemilihan penerus Paus Benediktus XVI pada bulan Maret 2013, muncul sejumlah nama yang dianggap calon kuat paus baru. Nama-nama “calon paus” itu disebut papabili.

Salah satu nama yang muncul adalah Kardinal Jorge Mario Bergoglio dari Argentina. Namun, sejauh yang saya ikuti, Kardinal Bergoglio tidak sepopuler papabili lain, seperti Kardinal Angelo Scola dari Italia, Kardinal Marc Ouellet dari Kanada, atau Kardinal Christoph Schonborn dari Austria.

Setelah sepintas mempelajari latar belakang dari papabili yang beredar, perhatian saya tertuju pada Kardinal Bergoglio. Dari bacaan, saya memperoleh gambaran yang mengesankan mengenai Uskup Agung Buenos Aires, Argentina itu.

Hidupnya sederhana. Besar kepeduliannya pada orang-orang kecil dan terpinggirkan. Ia menjalankan preferential option for the poor (opsi berpihak pada kaum miskin) yang lantang disuarakan Teologi Pembebasan, teologi yang lahir dan berkembang di Amerika Latin itu.

Sejak menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998, misalnya, ia tidak menempati istana uskup agung yang megah. Sehari pun tidak. Ia memilih tinggal di apartemen kecil bersama seorang uskup yang sudah tua dan sakit-sakitan. Pada malam hari, ia sendiri yang memasak untuk mereka berdua.

Mobil untuknya yang ditinggalkan pendahulunya ia jual. Sopirnya ia carikan pekerjaan baru. ia memilih menggunakan sarana transportasi publik seperti bis atau kereta api untuk bepergian di Buenos Aires.

Tahun 2001, menjelang pengangkatannya secara resmi sebagai kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II, ratusan orang di Argentina menggalang dana untuk menghadiri seremoni pengangkatan itu di Vatikan. Tapi, atas permintaannya, mereka membatalkan rencana itu dan membagikan uang yang telah dikumpulkan kepada orang miskin.

Dalam seremoni yang berlangsung di Basilika Santo Petrus itu ia mengenakan jubah bekas, jubah yang pernah dipakai kardinal pendahulunya. Jubah itu dipermak supaya pas dengan ukuran badannya.

Ia menekankan pentingnya gereja yang melayani kaum miskin, gereja yang menyuarakan keadilan sosial. Dan, ia tidak hanya bicara, tapi juga bertindak nyata.

Selama 15 tahun menjadi uskup agung, ia memberikan perhatian yang besar pada warga di wilayah-wilayah termiskin di Buenos Aires. Ia rutin berkunjung ke daerah kumuh, menjalin kerja sama yang erat dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ia mengirim para imamnya bekerja di sana untuk mendampingi mereka, untuk mendorong inisiatif memberdayakan diri.

Di Argentina ia termasuk pembela keadilan sosial yang lantang. Ia kerap bersuara menentang ketidakadilan ekonomi dan peminggiran orang miskin. Ia mengkritik kebijakan yang melestarikan kemiskinan dan menyerukan distribusi sumber daya secara adil.

Saya terkesan dengan kardinal dari Ordo Jesuit ini. Saya berharap, dialah yang akan menjadi penerus Paus Benediktus XVI. Kepada sejumlah kawan, saya berkelakar bahwa saya sudah bisa melihat hasil konklaf (pemilihan paus) yang akan diadakan dan dalam penglihatan saya Kardinal Bergoglio-lah yang terpilih.

Pada hari kedua konklaf yang jatuh pada tanggal 13 Maret 2013, sekitar pukul 19.00 waktu Vatikan, asap putih mengepul dari cerobong asap Kapela Sistina, tempat konklaf berlangsung. Munculnya asap putih mengabarkan kepada dunia bahwa paus baru telah terpilih.

Berapa lama setelah asap putih muncul, jendela balkon tengah Basilika Santo Petrus dibuka. Pengumuman "habemus papam" (kita memiliki paus) segera disampaikan. Jutaan pasang mata dari seantero bumi tertuju ke balkon itu, menanti dengan penasaran warta tentang siapa paus yang baru saja terpilih.

Saat yang dinantikan itu tiba. Di balkon basilika, Kardinal Jean-Louis Tauran berdiri untuk mengumumkan hasil konklaf. "Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam... Giorgium Marium... Cardinalem Bergoglio..." Saya menangkap berapa kata itu dan jadi tahu bahwa Kardinal Bergoglio terpilih.

Tuhan Allah, apa yang saya harapkan sungguh terjadi! Kardinal sederhana dan peduli orang miskin dari bumi Amerika Latin itu terpilih sebagai pewaris Takhta Petrus.

Hal lain yang juga diumumkan Kardinal Tauran malam itu adalah nama paus yang dipilih Kardinal Bergoglio, yaitu Fransiskus. Nama ini sempat memicu kebingungan: Fransiskus Xaverius, Fransiskus dari Asisi, atau Fransiskus dari Sales? Menjadi jelas kemudian, nama Fransiskus mengacu ke Santo Fransiskus dari Asisi.

Tak lama setelah Kardinal Tauran meninggalkan balkon, Paus Fransiskus muncul untuk menyapa umat, menyampaikan pesan perdana, dan memberi berkat. Ia tampil dalam pakaian sehari-hari seorang paus: hanya mengenakan jubah putih, zucchetto (kopiah) putih, dan kalung salib.

Ia tidak memakai mozzetta (mantel penutup bahu) merah dan stola merah yang lazim dipakai seorang paus dalam seremoni penting kepausan. Stola merah dikenakannya malam itu hanya saat ia memberi berkat.

"Fratelli e Sorelle, buonasera (Saudara dan Saudari, selamat malam)," sapa Paus Fransiskus dalam bahasa Italia. Sapaan pembuka yang sederhana dan informal itu disambut teriakan membahana dari umat dan pengunjung di Lapangan Santo Petrus yang diperkirakan mencapai 150.000 orang.

Pada bagian lain ia menyampaikan ajakan untuk bersama-sama mendoakan Paus Emeritus Benediktus XVI. Ia lalu memimpin doa Bapa Kami, Salam Maria, dan Kemuliaan bagi pendahulunya itu.

Sebelum memberi berkat Urbi et Orbi (untuk kota Roma dan dunia), di luar kelaziman, ia minta didoakan agar Tuhan memberkatinya. "Berdoalah dalam hati untuk saya," katanya. Setelah menyampaikan permintaan tak lazim itu, ia membungkukkan badan. Lapangan Santo Petrus pun hening sejenak.

Saya terkesan dengan apa yang saya saksikan pada malam 13 September itu. Sapaan pembuka yang sederhana dan informal. Doa Bapa Kami, Salam Maria, dan Kemuliaan yang merupakan doa sehari-hari umat. Lebih-lebih permintaan didoakan dan badan yang membungkuk takzim saat didoakan yang menunjukkan kerendahan hati dan kesederhanaan.

Hal-hal lain yang mengesankan malam itu terungkap pada hari-hari selanjutnya. Di antaranya, penolakan Paus Fransiskus untuk memakai kalung salib emas dan sepatu mahal berwarna merah. Ia memilih tetap mengenakan kalung salib besi yang sudah dikenakannya sejak jadi uskup dan tetap memakai sepatu hitam yang sudah lama dipakainya di Buenos Aires.

Ia juga menolak mengenakan mozzetta merah, simbol otoritas/kuasa paus, yang lazim dikenakan seorang paus dalam acara-acara resmi. Itulah alasan kenapa ia tidak mengenakan mantel penutup bahu itu saat muncul pertama kali di balkon basilika.

Penolakan Paus Fransiskus untuk memakai barang mewah dan simbol status istimewa kembali terlihat pada hari-hari pertama kepausannya. Ia menolak sedan limousin Mercedes Benz antipeluru sebagai kendaraannya dan memilih menggunakan mobil murah berukuran kecil.

Seperti di Buenos Aires, ia juga menolak tinggal di kediaman paus di Istana Apostolik dan memilih tinggal di Wisma Santa Marta, guest house untuk klerus yang berurusan resmi di Vatikan dan tamu Takhta Suci. Kediamannya di wisma ini terdiri dari tiga kamar: kamar tamu, kamar baca kecil, dan kamar tidur kecil. Amat sederhana untuk seorang kepala negara, untuk seorang paus.

Nama Fransiskus yang dipilihnya mengacu pada Santu Fransiskus Asisi, seorang kudus besar dalam Gereja Katolik. Pendiri Ordo Saudara Dina (OFM) itu memilih hidup miskin demi meneladani Kristus yang miskin. Ia mempersembahkan hidupnya untuk melayani orang lain, terutama yang paling membutuhkan.

Kepada para jurnalis yang meliput pemilihan paus, Paus Fransiskus mengisahkan bagaimana ia sampai pada keputusan untuk menggunakan nama Fransiskus. Ia menuturkan bahwa saat penghitungan suara berlangsung dalam konklaf dan dirinya sudah pasti terpilih, Kardinal Claudio Hummes memeluknya dan berbisik, "Jangan lupakan orang miskin."

Hatinya tersentuh oleh bisikan sahabatnya dari Brasil itu. Segera muncul dalam benaknya sosok Fransiskus Asisi, manusia bersahaja pencinta orang miskin. Ia pun memutuskan untuk memakai nama Fransiskus sebagai nama kepausannya.

Nama pilihan Paus Fransiskus itu sejalan dengan kesederhanaan hidupnya, dengan kepeduliannya pada orang kecil. Nama itu sekaligus menyatakan wajah gereja yang diinginkannya. Kepada para jurnalis yang meliput pemilihan paus ia mengatakan, "Betapa saya mencintai gereja yang miskin, gereja yang peduli orang miskin". Paus Jesuit itu menginginkan gereja berwajah Fransiskus Asisi, gereja yang "Fransiskan".

Cerita tentang Paus Fransiskus di atas adalah cerita masa lalu yang saya peroleh dari tayangan televisi pada malam ia terpilih sebagai paus, dari berita media pada hari-hari sebelum dan setelah ia terpilih. Kunjungannya ke Tanah Air pada awal September 2024 mendorong saya menulis cerita itu.

Cerita silam itu tidak usang disampaikan sekarang. Toh, Paus Fransiskus masih seperti yang dulu: sederhana dan peduli pada orang-orang kecil. Itu cara hidupnya, cara hidup yang patut dicontoh warga gereja, lebih-lebih kaum klerus yang dipanggil menjadi pelayan umat.

Lawatan tiga harinya di Jakarta disambut antusias berbagai kalangan. Kesederhanaan dan kehangatannya dengan siapapun yang berjumpa dengannya menyentuh hati banyak orang. Lawatannya membawa kegembiraan besar bagi umat Katolik Indonesia, bagi Indonesia.

Saya bersyukur atas lawatan itu. Saya bersyukur memiliki Paus Fransiskus, paus yang "Fransiskan". Semoga Tuhan selalu melindungi dan menguatkannya.